unsur pemerintah daerah. Ilmu Pemerintahan Kode Mata Kuliah : 023301 Semester/ TA. unsur pemerintah daerah

 
 Ilmu Pemerintahan Kode Mata Kuliah : 023301 Semester/ TAunsur pemerintah daerah  30

PROVINSI JAWA TENGAH. Struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seperti Gambar. 39 A. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur. Sebagai contoh misalnya APBD Provinsi Kaltim pada tahun 1996/1997 hanya sekitar 139 milyar rupiah naik menjadi 913 milyar rupiah pada tahun 2002. 6. Guzman dan Taples menjelaskan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi: a. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah otonom. f KATA PENGANTAR. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran kecermatan,Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor. Daerah-daerah provinsi tersebut terdiri atas beberapa daerah kabupaten dan kota. Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan. Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Asas Keuangan Mengikuti Fungsi. Tidak lupa shalawat dan. 2. 2. Puji syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan. 6 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur SPIP maupun fungsi, unit organisasi dalam suatu Pemerintah Prov/Kab/Kota. Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9. pemerintah di seluruh Perangkat Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. T. Padjalangi, M. Bobo. va Province. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang – Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintahan Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, Tugas Pembantuan, Otonomi Daerah, Daerah Otonom, dan Wilayah Administrasi adalah sama dengan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 9. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 6 Pasal 1 angka (3), Undang-undang No. n. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil. Walikota adalah Walikota Bogor. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. Bupati adalah Bupati Tojo Una - Una. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. 5. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menggelontorkan 6 ton beras Cadangan Pangan. Mengajukan pernyataan pendapat c. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. Pengertian APIP menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonsia adalah suatu instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat. SPIP maupun fungsi, unit organisasi dalam suatu Pemerintah Prov/Kab/Kota. 3. 5 Tahun. Undang No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagGiniana cimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya. Negara sebagai kesatuan bangsa, individu dianggap sebagai bagian integral negara yang memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. 2 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN ATAS. Fahsar , SH. 11. ” Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 3 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: a. Apr 28, 2020 · SAMARINDA. UNSUR PEMBINA INOVASI DAERAH KRITERIA INOVASI DAERAH Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; danAnda ingin mengetahui lebih lanjut tentang peraturan pemerintah yang mengatur perangkat daerah? Unduh file pdf yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh BKN RI. 3 8. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Pusat 32 dan daerah. Unsur kegiatan tugas PPUPD yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: pelaksanaan manajemen pengawasan; pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; pengawasan capaian standar pelayanan minimal;Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. H. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat UU dan Perda. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 22 PENDAHULUAN Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengelola urusan rumah tangga, sekaligus rakyat punya hak dan kebebasan untuk mengawasi. Desa atau Kelurahan. Unsur yang pertama adalah unsur keanggotaan pemerintahan atau kepala. PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang. 1. KOMPAS. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masih banyak yang belum tahu apakah BUMN itu lembaga pemerintah atau bukan. Pemerintah daerah sendiri dapat diartikan sebagai kepala daerah sebagai unsur. Kecamatan. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. go. A. DPRD dan kepala daerah berkedudukansebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang. P, M. Hubungan Antar Dokumen Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Unsur Daerah. Nov 20, 2021 · Hubungan dan Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sarana untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, guna memperlancar pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan, sehingga perlu mengadakan kerja sama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat yang berada di dalam. Bintaro. 6. Kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena. NIAGA. Kedudukan Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintahan Daerah dalam rangka melaksanakan asas desentralisasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang. Unsur Pokok Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Unsur-Unsur Pemerintah Daerah Dalam Penertiban izin Tempat Hiburan Malam. Baca juga: Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah. daerah Propinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan /atau satuan organisasi perangkat daerah Propinsi terkait lain bagi calon anggota yang berasal dari unsur Pemerintah. Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Pd. yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una - Una sebagai unsur penyelenggara. Dalam rapat Forum OPD ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten. 107 Pembentukan, Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan dalam. Unsur keanggotaan kelembagaan ini berasal dari unsur Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengingat posisi strategis wilayah perbatasan terkait dalam hal seperti kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum dan kesejahteraan rakyat. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri dari: pelaksanaan manajemen pengawasan; pengawasan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah; pengawasan capaian standar pelayanan minimal;Pemerintahan Daerah; c. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota. Unsur Negara ke-3 : Pemerintah yang Berdaulat Sebagai salah satu unsur pembentuk negara istilah pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing government (Inggris), gouvernement (Prancis). • Fungsi utamanya adalah memberi pelayanan kepada masyarakat sehingga unsur pelaksana (teknis maupun kewilayahan) perlu memperoleh perhatian yang lebih besar, baik dari segi kewenangan, dana, personal maupun logistik. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. ABSTRACT. 5. -3 3. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi. Kepala Daerah. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kurniaty A. 7. A. 13. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Coba teman-teman sebutkan batas geografis negara Indonesia di bagian utara, selatan, barat, dan timur! Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah. Pemerintahan Daerah baik perorangan atau kelompok di bidang tugas Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalamM. pemerintah daerah, LSM dan masyarakat mendukung tugas perbantuan terhadap pemerintahan di daerah dalam mengatasi. 4. 18. 30. 6 tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang. Tidak hanya itu, melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah daerah dapat menjangkau warganya secara luas dalam memberikan layanan publik. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah berdasarkan UU No. , diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta 5. 18 Tahun 1965 Ketentuan Pemerintahan Daerah dalam UU No. 244, 2014 PEMERINTAH DAERAH. Dalam kewenangan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintah konkuren DPRD. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun. Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPRD menurut UU Pemerintah Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UU No. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara P emerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi. 24. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Muhamad Nur Afandi STIA-Lembaga Administrasi Negara Bandung e-mail: m. 4. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ambo Dalle, MM Hj. Mar 26, 2021 · Kontributor: Abraham William, tirto. 5. diuraikan lebih lanjut tentang hakikat sistem dan pemerintahan sebagai unsur pembentuk sistem pemerintahan. Menurut analisis Nellis (1983) dan Mathur (1983) pada pelaksanaan kewenangan/kekuasaan yang . Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan. Unsur Pembantu Kepala Desa, khususnya Perangkat Desa yang terdiri dari:28 1) Sekretariat Desa, yaitu kelompok pekerja atau. 1 Maret 2016, Hal. latar belakang (asas pemerintahan daerah) Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dikemukakan Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan,2. 4 Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, Caetur Wido Haruni, Hukum Adminstrasi Pemerintah Daerah (Setara Pres: Malang, 2016) Hal. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Apr 22, 2023 · ranggaku 22 April 2023. 32 Tahun 2004 menyatakan,. Sebagai unsur pemerintahan daerah, DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif, sebagai badan . Kebijakan ini memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan b. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. q Panitia Seleksi Dewan Pengawas PDAM Tirta Asasta dari Unsur Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh pelamar (bermeterai Rp. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Serba seragam, kaku dan tidak. No. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan seluruh perangkat daerah. , Sp. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah 2. 5. Role and Function Sub Distric in The Implementation of Local Government In . ini, tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber daya . Tidak lupa shalawat dan. Apa saja unsur dan ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik? tirto. Adapun unsur deklaratif adalah unsur yang tidak mutlak ada pada saat negara berdiri, tetapi unsur ini boleh dipenuhi atau menyusul dipenui setelah negara berdiri. Bupati adalah Bupati Bogor. 12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sela njutnya disingkat. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam pembentukan daerah tidaklah mudah karena. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Pemerintahan = bestuurvoering = pelaksanaan tugas pemerintah Pemerintah = organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan Pemerintah : - Luas (in the broad sense) = semua alat kelengkapan negara - Sempit (in the narrow sense) = kekuasaan eksekutif. 4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. id - 26 Mar 2021 02:25 WIB. TAHUN AJARAN 2021/2022. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Asas Tugas Pembantuan (Medebewind) M. perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dacrah. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas bebanUndang No. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Adapun di dalamnya terdapat distribusi kekuasaan secara vertikal (kekuasaan pemerintah Pusat dan Daerah), terbatas pada satuan pemerintahan mana yang diberikan kekuasaan dalam konstitusi (Anwar: 1999). triliun rupiah. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat & daerah yaitu : Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur & mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; 7. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai denganlingkup tugasnya. Pemerintah Daerah adal ah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. PowerPoint Presentation. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari Gubernur sebagai Kepala Daerah bersama SKPDnya, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Dewan. Unsur-unsur desa. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan Negara; b. 39 A. Unsur APBD. Pemerintahan daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.